Jakarta – Dewan Pembina Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (PP ISMAHI) menyatakan apresiasi atas penunjukan Komjen Pol. Wahyu Widada sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Penunjukan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan internal institusi kepolisian.
Rizqi Fathul Hakim, selaku Dewan Pembina PP ISMAHI menegaskan kesesuaian dan kelayakan Widada menduduki posisi krusial tersebut. “Penunjukan Komjen Wahyu Widada sebagai Irwasum adalah keputusan yang sangat tepat. Integritas dan kompetensi beliau yang terbukti menjadi jaminan bagi efektivitas pelaksanaan pengawasan di tubuh Polri,” tegas Rizqi dalam pernyataan resminya, Kamis (14/8/2025).
Rotasi jabatan ini merupakan bagian dari penyegaran besar-besaran 61 perwira tinggi dan menengah Polri, sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP/2025 tanggal 5 Agustus 2025. Widada berpindah dari posisi terakhirnya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, menggantikan Komjen Dedi Prasetyo yang kini menjabat Wakil Kepala Polri.
Perjalanan karier Komjen Wahyu Widada dipandang sangat mumpuni untuk amanah barunya. Lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 (Adhi Makayasa), Widada memiliki rekam jejak panjang yang dimulai dari tingkat dasar sebagai Kapolsek Metro Pademangan (2001), Kapolres Tangerang (2010), hingga memimpin sejumlah Polda seperti Gorontalo (2019) dan Aceh (2020). Pengalaman lapangannya diperkaya dengan jabatan strategis seperti Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada 2023 sebelum memimpin Bareskrim.
“Pengalaman memimpin di daerah rawan konflik dan menangani kasus-kasus strategis telah membentuk kapasitas beliau dalam pengawasan menyeluruh. Ini merupakan modal penting untuk menjaga transparansi internal Polri,” papar Rizqi Fathul Hakim.
Prestasi operasional Widada juga menjadi catatan tersendiri. Selama kariernya, ia berhasil memimpin pengungkapan sejumlah kasus besar, termasuk penggagalan jaringan narkotika internasional di Aceh (2020) dengan sitaan 61 kg sabu, kasus korupsi pajak BBNKB senilai Rp1,7 miliar di Tangerang, serta pembongkaran korupsi proyek Sungai Ciujung melalui audit fisik yang ketat.
Dukungan kompetensi teknis Widada diperkuat oleh pendidikan bergengsi yang dijalaninya, seperti Sekolah Penerbang (1995), PTIK (1998), Sespim Polri (2006), dan Sespimti (2014). Kombinasi keahlian investigatif dan manajerial inilah yang diyakini menjadi pertimbangan utama Kapolri menugaskannya di puncak fungsi pengawasan.
“Pergeseran peran dari Kabareskrim ke Irwasum mencerminkan kepercayaan institusi yang tinggi. Keahlian beliau menyelesaikan kasus kompleks menjadi nilai tambah berharga dalam melaksanakan audit dan pengawasan internal,” tambah Rizqi.
Di pundak Irwasum baru ini, terdapat sejumlah tantangan berat. Memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, mencegah malpraktik, serta mengoptimalkan akuntabilitas penggunaan anggaran Polri menjadi fokus utama. Keberhasilan Widada di posisi ini dinilai krusial untuk mewujudkan visi Kapolri Jenderal Pol. Sigit mengenai Polri yang Prediktif, Responsif, dan Transparan.
Menyambut penunjukan ini, Dewan Pembina PP ISMAHI menyatakan komitmennya untuk mendukung kinerja Irwasum melalui program pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. “Kolaborasi antara pengawasan internal Polri dan partisipasi publik diharapkan dapat memperkokoh tata kelola kepolisian yang lebih akuntabel dan berintegritas,” pungkasnya.
