Jakarta – Cemara Institute memberikan apresiasi atas langkah taktis dan inovatif yang diambil oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera. Lembaga ini menilai langkah-langkah konkrit yang digerakkan Dasco telah menjadi katalisator penting dalam respon kemanusiaan nasional.
Direktur Cemara Institute, Rizqi Fathul Hakim menyatakan bahwa inisiatif pembentukan Satgas DPR Pemulihan Pascabencana yang berkantor langsung di Aceh merupakan bukti nyata kepedulian negara. “Langkah satgas bentukan DPR RI ini membuktikan pemerintah serius dan peduli terhadap masalah kompleks pasca bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Ini adalah bentuk kehadiran negara yang sesungguhnya,” ujar Rizqi, Selasa (6/1/2026).
Gebrakan pertama yang diapresiasi adalah pemotongan jalur birokrasi yang berbelit. Alih-alih melakukan pengawasan dari Jakarta, Dasco mengambil langkah tidak biasa dengan “mengikat” eksekutif pusat di lapangan. Ia memerintahkan penempatan Person in Charge (PIC) dari kementerian terkait untuk menetap di Aceh, sehingga koordinasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam hitungan jam, bukan hari.
Melalui mekanisme rapat satgas di Aceh, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga dipastikan hadir mendengar langsung laporan dari Gubernur Aceh dan para bupati. Ruang dialog langsung ini dinilai mampu memastikan informasi kebutuhan riil dari titik nol bencana sampai ke pusat tanpa distorsi, sekaligus memangkas prosedur administratif yang lamban.
Gebrakan kedua adalah keberhasilan mendorong tambahan anggaran pemulihan. Melalui fungsi pengawasan anggaran DPR, Dasco berhasil mengamankan tambahan dana sebesar Rp1,63 triliun untuk Aceh melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran ini krusial untuk mengembalikan stabilitas fiskal daerah dan memastikan pelayanan publik dapat segera berfungsi normal pasca bencana.
Gebrakan ketiga adalah akselerasi pembangunan hunian. Efektivitas Satgas DPR ini bersinergi dengan instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto, yang meminta eksekusi nyata di lapangan. Presiden memberikan target kepada Danantara untuk menyelesaikan 15.000 unit Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) dalam waktu tiga bulan, sebuah target ambisius yang membutuhkan pengawasan ketat.
“Keberhasilan mendorong kebijakan yang lebih progresif, seperti pembukaan bantuan asing dan penambahan anggaran hingga Rp60 triliun, tidak lepas dari suplai informasi akurat dari lapangan yang dikawal Satgas DPR. Ini menunjukkan bagaimana oversight legislatif yang tepat dapat mengoreksi dan mempercepat kebijakan eksekutif,” tambah Rizqi Fathul Hakim.
Gebrakan keempat dan yang paling substantif adalah mewujudkan kehadiran negara secara utuh di jantung wilayah terdampak. Dengan berkantor di Aceh, Satgas DPR memastikan setiap kebijakan dan aliran anggaran benar-benar terimplementasi di tingkat tapak. Pendekatan ini telah mengubah narasi pemulihan dari sekadar wacana di Jakarta menjadi aksi nyata di Serambi Mekkah.
Kehadiran Satgas ini juga disebut sebagai motor penggerak di balik transformasi sikap pemerintah. Dari awalnya tertutup, menjadi membuka diri terhadap bantuan internasional, sebuah langkah yang dianggap lebih rasional dan mendapat dukungan luas masyarakat Aceh untuk percepatan pemulihan infrastruktur dan ekonomi.
Rizqi Fathul Hakim menegaskan bahwa model penanganan ini patut menjadi rujukan. “Empat gebrakan ini — dari pemotongan birokrasi, perjuangan anggaran, akselerasi pembangunan, hingga pengawasan langsung — membentuk sebuah blueprint penanganan bencana yang komprehensif. Ini adalah contoh langka di mana politik hadir sebagai solusi, bukan sekadar pencitraan,” pungkasnya.
Cemara Institute menilai bahwa langkah-langkah yang diinisiasi Dasco telah membawa perubahan signifikan, tidak hanya dalam kecepatan respons, tetapi juga dalam membangun kepercayaan publik di daerah bencana bahwa negara sungguh-sungguh hadir untuk mereka.
Dengan demikian, Cemara Institute berharap model kolaborasi dan pengawasan langsung legislatif-eksekutif ini dapat diinstitusionalisasi menjadi protokol standar dalam penanganan bencana skala nasional di masa depan, untuk memastikan respon yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
