Jakarta – Viral pernyataan Kapolri menolak mentah-mentah tawaran posisi menteri dan lebih memilih menjadi petani. Pernyataan tersebut menuai banyak dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak, diantaranya apresiasi dari tokoh muda nasional lembaga pemantau kebijakan publik, yaitu Cemara Institute dan _Institute of Monitoring and Policy Analytics Country_ (IMPACT). Disamping itu, kedua lembaga tersebut juga mendukung posisi institusi Polri untuk tetap berada langsung di bawah Presiden RI, hal ini dinilai sebagai bentuk konkret pengabdian institusi kepada negara dan masyarakat, sesuai dengan mandat konstitusi.
Direktur Cemara Institute, menyatakan bahwa pernyataan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat bersama Komisi III DPR RI pada senin, 26 Januari 2026 membuktikan kesetiaan dan kedisiplinan institusi Polri dalam menjalankan hierarki konstitusional. “Pernyataan Kapolri yang tegas untuk loyalitas kepada Presiden dan melakukan pengabdian penuh kepada masyarakat, membuktikan bahwa Polri selalu konsisten mengikuti instruksi Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara dan selalu konsisten melakukan pengabdian penuh kepada Masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara. Ini adalah bentuk kedewasaan berinstitusi,” tandas Rizqi Fathul Hakim yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor (MPM UIKA) periode 2014-2015.
Posisi Polri langsung di bawah Presiden adalah mandat reformasi yang tertuang dalam Ketetapan MPR. Menurutnya, struktur saat ini sudah ideal agar Polri dapat menjadi alat negara yang maksimal dalam memastikan kehadiran negara dirasakan rakyat. “Artinya dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden sehingga di dalam melaksanakan tugasnya Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel,” tegas Listyo Sigit, Senin (26/1/2026).
Dukungan serupa disampaikan Direktur Eksekutif IMPACT, Rizky Darmawan. Ia mendukung penuh komitmen Polri untuk tetap berada dalam garis komando Presiden. “Kami mendukung penuh Polri dan jajaran selalu bersama dan tegak dengan Presiden. Posisi di bawah Presiden adalah pilihan terbaik untuk menjaga netralitas, fleksibilitas operasional, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Darmawan.
Lebih lanjut, Kapolri menilai wacana perubahan struktur justru akan melemahkan institusi, negara, dan bahkan Presiden sendiri. “Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden,” ujarnya tegas.
Rizqi Fathul Hakim menambahkan bahwa sikap Kapolri ini bukan sekadar retorika heroik, melainkan penegasan arah pengabdian. “Ini adalah perintah moral dan konstitusional yang menempatkan Polri bukan hanya sebagai alat negara, tapi juga sebagai instrumen strategis utama negara untuk memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh rakyat,” jelas Rizqi..
Pernyataan “mengawal sampai titik darah penghabisan” dari Kapolri dinilai sebagai sikap loyalitasnya terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dengan mengintruksikan seluruh jajaran untuk mengawal konstitusi, mengawal institusi serta melakukan pengabdian penuh kepada masyarakat.
Rizqi Fathul Hakim menegaskan, pihak-pihak yang mengkritik Kapolri keliru dan sesat pikir. “Pernyataan tegas Kapolri untuk mempertahankan Polri di bawah komando langsung Presiden justru merupakan penegasan tertinggi dari disiplin konstitusi, bukan alarm darurat demokrasi. Bahasa yang digunakan mencerminkan komitmen dan kesiapsiagaan institusi untuk menjalankan mandatnya secara utuh, sebagaimana diamanatkan oleh ketetapan MPR hasil reformasi. Justru dengan berada di bawah Presiden, Polri memastikan kesatuan komando dalam sistem ketatanegaraan, menghindarkan diri dari politisasi, dan memfokuskan diri pada pengabdian bagi keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Oleh karena itu, pertanyaan tentang ‘siapa yang ditantang’ sama sekali tidak relevan. Kapolri tidak sedang menantang siapa pun, melainkan justru menegaskan kesetiaan dan ketaatan pada rantai komando konstitusional yang sudah tetap. Pernyataan tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban publik bahwa Polri sebagai institusi negara konsisten pada jalurnya, berpedoman pada etika pelayanan, dan bertekad bulat melindungi kedaulatan negara di bawah pimpinan Presiden.” paparnya.
Rizqi juga menyatakan, “Kami memandang bahwa ketegasan Kapolri justru menjadi stabilisator dalam dinamika ketatanegaraan. Komitmen ‘sampai titik darah penghabisan’ adalah metafora pengabdian yang menunjukkan keseriusan Polri untuk tetap pada khittahnya sebagai alat negara, bukan bahasa konflik. Ini adalah sinyal kuat bahwa institusi Polri solid dan berdedikasi penuh untuk mendukung pemerintahan yang sah, menjaga stabilitas nasional, dan melayani kepentingan rakyat sesuai konstitusi. Posisi di bawah Presiden adalah pilihan terbaik untuk memastikan netralitas dan efektivitas Polri tanpa terfragmentasi oleh kepentingan sektoral.” tegas Rizqi Fathul Hakim yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB INSPIRA).
