Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengambil langkah pre-emptif untuk mengantisipasi maraknya operasi travel dadakan atau angkutan tidak resmi. Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho secara tegas telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik angkutan ilegal yang kerap menjamur di musim mudik.
Dalam pernyataannya, Selasa (20/1/2026), Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan bahwa travel dadakan merupakan titik rawan yang mengancam lalu lintas. “Kendaraannya belum tentu laik jalan, tidak menjalani ramp check, bahkan sering mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Ini sangat berbahaya dan harus kita antisipasi bersama,” tegas Kakorlantas. Ia menambahkan bahwa risiko juga berasal dari faktor pengemudi yang seringkali tidak melalui pemeriksaan kesehatan, bebas narkoba, dan tanpa batasan jam kerja, sehingga berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan.
Kebijakan proaktif ini langsung mendapat apresiasi dari Cemara Institute, sebuah lembaga yang aktif mengawasi isu kekinian. Direktur Cemara Institute, Rizqi Fathul Hakim menyatakan bahwa langkah tegas Kakorlantas patut diapresiasi. “Ini adalah langkah strategis dan preventif yang tepat. Dengan mengerem operasi travel ilegal sejak dini, Korlantas tidak hanya menyelamatkan penumpang, tetapi juga ikut memitigasi lonjakan kendaraan tidak terdata yang dapat memperparah kemacetan di jalur mudik,” papar Rizqi.
Untuk melaksanakan instruksi tersebut, Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah langkah operasional. Pengawasan akan difokuskan pada jalur-jalur mudik utama, terminal bayangan, rest area, serta titik-titik keberangkatan penumpang. “Kami instruksikan Dirlantas dan Kasatlantas jajaran untuk meningkatkan pengawasan di lokasi-lokasi tersebut. Koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, dan pemerintah daerah juga terus kami perkuat,” jelas Irjen Agus.
Rizqi Fathul Hakim menilai langkah ini menunjukkan pergeseran pendekatan yang lebih komprehensif. “Apresiasi kami tidak hanya pada instruksi pengawasannya, tetapi pada perspektifnya yang menyeluruh. Kakorlantas tidak hanya melihat travel ilegal sebagai pelanggaran administratif, tetapi sebagai ancaman sistemik terhadap keselamatan jiwa dan kelancaran arus mudik. Ini adalah cara pandang yang perlu dikedepankan,” ungkapnya.
Selain penindakan, upaya yang juga ditekankan adalah pemeriksaan kendaraan penumpang nonreguler dan penguatan pelaksanaan ramp check terpadu. Langkah ini bertujuan memastikan setiap kendaraan yang melintas, terutama yang mengangkut penumpang berbayar, memenuhi standar kelayakan dan keamanan yang ketat.
Lebih lanjut, Rizqi Fathul Hakim berharap pendekatan ini dapat menjadi kebijakan yang berkelanjutan. “Kami berharap langkah antisipatif dan terukur seperti ini tidak hanya bersifat musiman. Kerja sama yang diperkuat antar instansi ini harus menjadi model tetap dalam pengawasan angkutan jarak jauh, demi menciptakan budaya transportasi yang lebih aman dan bertanggung jawab,” tandas Direktur Cemara Institute tersebut.
Kakorlantas juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dengan memilih angkutan resmi. “Keselamatan adalah yang utama. Jangan karena murah dan cepat, mengabaikan faktor keselamatan. Pilih angkutan resmi, kendaraan yang laik jalan, dan pengemudi yang profesional. Mudik selamat, keluarga pun tenang dan bahagia,” pesan Irjen Agus Suryonugroho.
Dengan kombinasi antara penegakan hukum yang kuat oleh aparat dan kewaspadaan masyarakat, diharapkan arus mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung dengan lebih tertib, lancar, dan yang terpenting, selamat sampai tujuan.
