Jakarta – Cemara Institute memberikan apresiasi atas pandangan visioner yang disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, mengenai pendekatan tata ruang dan keterkaitannya dengan pembentukan peradaban baru. Apresiasi ini menekankan pentingnya pemikiran holistik dalam memandang pembangunan nasional.
Direktur Cemara Institute, Rizqi Fathul Hakim, menyatakan bahwa pandangan Kepala BRIN tersebut mencerminkan visi kepemimpinan intelektual yang langka. “Pandangan Prof. Arif Satria mengenai tata ruang yang tidak parsial dan terkait langsung dengan konstruksi peradaban adalah perspektif kepemimpinan intelektual yang langka dan patut diapresiasi,” ujar Rizqi, Selasa (10/2/2026).
Dalam paparannya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Senin (9/2), Arif Satria menegaskan bahwa pendekatan tata ruang tidak lagi bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, dampak dari tata kelola ruang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak dan menjadi penentu kualitas hidup manusia di masa depan.
Lebih jauh, Arif Satria menyoroti hubungan simbiotik antara pembangunan infrastruktur dan pembentukan peradaban. Ia menegaskan bahwa jalan, pelabuhan, dan kawasan industri bukan hanya fasilitas fisik, melainkan katalisator perubahan yang mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa.
“Menata ruang itu infrastruktur adalah bagian penting dalam mengonstruksi peradaban baru. Hubungan antara fisik infrastruktur dengan peradaban itu sesuatu yang terkait,” tegas Arif Satria dalam kesempatan tersebut.
Namun, di balik visi besar tersebut, Kepala BRIN mengakui adanya tantangan dalam implementasi. Ilmu tata ruang yang telah berkembang di perguruan tinggi sering kali terkendala oleh kepentingan politik dan tarik-menarik sektoral, yang mengaburkan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan.
Merespon tantangan yang diungkapkan Arif Satria, Rizqi Fathul Hakim menilai bahwa pernyataan tersebut justru menggarisbawahi kebutuhan akan kepemimpinan yang berani. “Pengakuan adanya kendala politik dalam implementasi tata ruang berbasis ilmu pengetahuan adalah jujur. Ini menunjukkan bahwa Kepala BRIN tidak hanya memiliki visi, tetapi juga kesadaran akan realitas di lapangan yang harus diatasi,” papar Rizqi.
Oleh karena itu, Arif Satria menekankan perlunya pendekatan yang lebih integratif dan berbasis data ilmiah yang kuat dalam menyusun kebijakan tata ruang. Pendekatan ini dianggap mampu memitigasi distorsi yang timbul dari berbagai kepentingan yang bersifat jangka pendek.
Lebih lanjut, Rizqi Fathul Hakim melihat bahwa pandangan ini sejalan dengan misi membangun Indonesia yang berdaulat secara teknologi dan berkelanjutan. “Visi yang menghubungkan infrastruktur, tata ruang, dan peradaban ini adalah fondasi untuk lompatan besar. Hal ini patut diapresiasi dan harus dijadikan acuan bersama untuk membawa pembangunan Indonesia ke arah yang lebih bermakna,” tegasnya.
Dengan demikian, apresiasi dari Cemara Institute tidak hanya tertuju pada gagasan, tetapi juga pada upaya untuk mengembalikan ilmu pengetahuan sebagai kompas utama dalam pembangunan. Pandangan Arif Satria dinilai telah mengangkat diskusi tata ruang ke level yang lebih strategis dan filosofis.
Kedepan, kolaborasi antara pemangku kebijakan, komunitas ilmiah, dan lembaga seperti Cemara Institute diharapkan dapat menerjemahkan visi ini menjadi kebijakan yang konkret, berkelanjutan, dan berorientasi pada pembentukan peradaban Indonesia yang unggul di masa depan.
