Jakarta – Institute of Monitoring and Policy Analytics Country (IMPACT) memberikan apresiasi atas langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyita 1.000 ton beras ilegal di Kepulauan Riau. Operasi ini dinilai sebagai upaya krusial untuk menyelamatkan nasib petani Indonesia dan menjaga kedaulatan pangan nasional.
Penindakan tersebut dilakukan terhadap beras yang diselundupkan tanpa melalui prosedur karantina dan kepabeanan. Menurut Mentan Amran, praktik ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap petani sekaligus ancaman serius bagi stabilitas pangan dalam negeri. “Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal,” tegas Amran di Tanjung Balai Karimun, Senin (19/1/2026).
Direktur Eksekutif IMPACT, Rizky Darmawan menyatakan bahwa langkah konkret Menteri Amran patut diapresiasi. “Langkah tegas Bapak Menteri bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi secara nyata dapat menyelamatkan penghidupan para petani Indonesia yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan kita,” ujar Rizky, alumnus IPB University yang memiliki perhatian mendalam terhadap sektor agraria.
Berdasarkan hasil operasi, sebanyak 1.000 ton beras ilegal berhasil diamankan dengan 345 ton di antaranya masih tertahan di gudang Bea Cukai. Beras tersebut diangkut menggunakan enam kapal dari Free Trade Zone (FTZ) Tanjung Pinang—wilayah yang secara geografis bukan merupakan daerah penghasil beras.
Yang mencurigakan, distribusi beras ilegal ini justru menuju daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau. Mentan Amran menyebut pola ini tidak masuk akal dan menguatkan indikasi penyelundupan terorganisir. “Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Rizky Darmawan menegaskan bahwa penyelundupan semacam ini adalah tamparan bagi upaya mencapai kedaulatan pangan. “Setiap butir beras ilegal yang masuk adalah ancaman terhadap harga jual gabah dan beras petani lokal. Kami melihat ini sebagai serangan terhadap kemandirian pangan yang telah dibangun dengan susah payah,” paparnya.
Selain beras, operasi gabungan ini juga mengamankan komoditas lain seperti gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih. Seluruh barang tersebut tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pihak berwenang.
Mentan Amran mengingatkan bahwa pelanggaran karantina membawa risiko masuknya penyakit dan hama yang dapat menghancurkan sektor pertanian. Ia mengutip contoh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) beberapa tahun lalu yang menyebabkan kerugian mencapai Rp135 triliun. “Tidak peduli satu ton atau satu juta ton, kalau masuk tanpa prosedur karantina, dampaknya sama-sama berbahaya,” imbuhnya.
Lebih jauh, Rizky Darmawan mendorong agar tindakan pencegahan diperkuat secara sistemik. “Apresiasi ini harus diikuti dengan penguatan sistem pengawasan di semua pintu masuk negara. Kolaborasi antara Kementan, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum perlu dioptimalkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa,” jelasnya.
Menteri Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak memberi toleransi terhadap praktik ilegal yang merugikan sektor pangan. “Kami akan jaga petani, jaga pangan, dan jaga negara. Tidak ada toleransi untuk praktik ilegal seperti ini,” pungkasnya. Dukungan dari lembaga pemantau kebijakan seperti IMPACT menunjukkan bahwa langkah tegas pemerintah sejalan dengan upaya kolektif menjaga masa depan pertanian Indonesia.
